 |
| (Foto: Ilustrasi listrik padam) |
KOTABARU, kalimantanprime.com - Sudah tiga bulan terakhir, warga di desa-desa ujung Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru, seperti dibiarkan hidup dalam bayang-bayang. Pemadaman listrik tanpa pemberitahuan melanda Desa Sukadana, Sekandis, Gunung Calang, Basuang, hingga Talusi — dan terjadi nyaris setiap pekan.
“Kami seperti hidup di masa lampau. Listrik bisa mati kapan saja, tanpa kabar, tanpa solusi,” keluh seorang warga Desa Basuang yang meminta namanya tak disebut, Selasa (15/4/2025).
Pemadaman ini tak hanya memadamkan lampu, tapi juga harapan warga. Tak ada sistem informasi yang jelas. Notifikasi via masjid kadang terdengar, kadang tidak. WhatsApp? Tak semua warga punya akses.
“Baru tahu mati lampu dari status WA orang. Itu pun setelah listrik padam. Coba bayangkan, kami harus siap-siap dalam gelap!” ujar Wati, warga Gunung Calang, penuh kesal.
Rara, warga Gunung Batu Besar, mengaku frustrasi. “Info bilang mati jam 8 pagi, nyatanya jam 6 sudah padam. Anak saya mau sekolah, listrik mati, pompa air nggak bisa jalan, semua jadi kacau.”
Ketika dikonfirmasi, Koordinator Unit Layanan Distribusi PLN Gunung Batu Besar, Mahjun Aris, tak menampik kesulitan yang dihadapi.
“Kami ikut prihatin. Tapi untuk masalah mesin dan BBM, kami sangat tergantung dari pusat dan cuaca. Kami laporkan kerusakan secepatnya, tapi banyak hal di luar kendali kami,” jelas Mahjun via pesan WhatsApp.
Namun bagi warga, jawaban itu belum cukup. Mereka menuntut lebih dari sekadar empati.
Listrik padam bukan sekadar lampu mati. Di balik itu, ada pelajar yang tak bisa belajar, usaha mikro yang merugi, dan rumah tangga yang terhambat aktivitasnya.
“Buka warung malam-malam susah. Kulkas mati, bahan makanan cepat rusak. Kami kehilangan pelanggan,” kata salah satu pelaku UMKM di Desa Basuang.
Warga berharap, PLN dan pemerintah daerah segera duduk bersama mencari solusi konkret. Mulai dari memperbaiki sistem distribusi, menjamin ketersediaan BBM, hingga mengupgrade mesin pembangkit.
“Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal keadilan. Kami juga warga negara, berhak atas pelayanan dasar!” tegas Wati.
Jika dibiarkan berlarut, beberapa Desa di Kecamatan Sampanahan dan Pamukan Selatan bisa menjelma jadi bara ketidakpuasan sosial. Sebuah peringatan dini yang tak boleh diabaikan. (San)
