Breaking News
Loading...

Pemkab Tanah Bumbu Siap Kawal Stabilitas Ekonomi dan Lahirkan Generasi Unggul Lewat Sekolah Garuda

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang digelar melalui Zoom Meeting. 

TANAH BUMBU
, kalimantanprime.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus berkomitmen dalam menjawab tantangan ekonomi dan pendidikan. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Eryanto Rais, hadir mewakili Bupati Andi Rudi Latif (Bang Arul) dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 sekaligus Sosialisasi Sekolah Unggulan Garuda, Senin (14/4/2025). 

Digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, rakor ini turut diikuti Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, M. Yamani, serta jajaran SKPD terkait. Rapat dipimpin langsung oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Tomsi Tohir.

Dalam arahannya, Dirjen Tomsi menegaskan bahwa pengendalian inflasi daerah tak bisa berjalan sendiri. Perlu sinergi lintas sektor dan keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah untuk menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan harga kebutuhan pokok.

“Inflasi daerah adalah bagian dari inflasi nasional. Jika kita ingin ekonomi stabil, maka kerja sama pusat-daerah menjadi harga mati,” tegas Tomsi.

Menindaklanjuti hal ini, Eryanto Rais menyatakan kesiapan Pemkab Tanah Bumbu untuk bersinergi aktif bersama pemerintah pusat.

“Kami siap bergerak cepat, sesuai arahan Bang Arul, untuk menjaga stabilitas harga di daerah sekaligus memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya fokus pada ekonomi, rapat ini juga memunculkan semangat baru di sektor pendidikan melalui sosialisasi program Sekolah Unggulan Garuda. Program ini menawarkan pendekatan pendidikan berbasis karakter dan prestasi, yang dirancang untuk mencetak generasi muda yang unggul, tangguh, dan berdaya saing.

Sekolah Unggulan Garuda bukan sekadar wacana. Program ini dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi daerah dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas dan siap menghadapi tantangan global.

Menutup rakor, para peserta yang terdiri dari kepala daerah, perwakilan kementerian/lembaga, hingga stakeholder pendidikan dan ekonomi, menyusun rencana aksi konkret sebagai tindak lanjut. Diskusi interaktif pun menghasilkan sejumlah terobosan dalam mengatasi inflasi dan memperkuat sistem pendidikan daerah.(Myu)

Lebih baru Lebih lama