Kondisi Jembatan penghubung Desa Tanjung Semalantan (insert: Suriyah Anggota DPRD Kotabaru)
KOTABARU, kalimantanprime.com — Harapan warga Desa Tanjung Semalantan, Kecamatan Pamukan Selatan, untuk memiliki jembatan penghubung yang layak kembali pupus. Proyek pembangunan jembatan yang sangat dinanti-nantikan itu kini mangkrak, meninggalkan kekecewaan mendalam di hati masyarakat dan sorotan tajam dari wakil rakyat.
Anggota DPRD Kotabaru dari Partai Hanura, Suriyah, angkat bicara lantang terkait kondisi tersebut. Ia menyebut kegagalan ini sebagai bukti lemahnya pelaksanaan proyek strategis daerah yang didanai melalui APBD Tahun Anggaran 2024.
“Ini sangat disayangkan. Pemerintah daerah sudah beberapa kali menganggarkan, baru kali ini fisiknya terlaksana, tapi justru gagal diselesaikan karena kontraktornya tidak serius,” kata Suriyah saat ditemui, Senin (14/4/2025).
Menurutnya, proyek jembatan yang menelan anggaran hingga Rp17 miliar itu tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat ulah kontraktor pelaksana yang dinilai tidak bonafide. Pekerjaan sempat dimulai, namun berhenti total setelah uang muka 30 persen dicairkan.
“Banyak kontraktor yang hanya mengandalkan uang muka. Setelah habis, mereka berhenti total. Ini yang terjadi di Tanjung Semalantan. Kontraktor seperti itu seharusnya tidak lagi diberi ruang oleh pemerintah,” tegas Suriyah dengan nada geram.
Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses pemilihan rekanan proyek. Pemerintah daerah dan SKPD teknis diminta lebih selektif dan tidak sekadar mengejar lelang cepat tanpa menilai kemampuan riil kontraktor.
Lebih jauh, Suriyah memperingatkan bahwa tanpa pengawasan dan perencanaan matang, proyek ini bisa berlarut-larut. Ia bahkan pesimistis jembatan tersebut akan rampung dalam dua tahun ke depan jika pola kerja seperti ini terus dipertahankan.
Selain menyoroti aspek teknis, Suriyah juga mendorong peran aktif kepala desa dalam mengawasi pembangunan. Ia menilai partisipasi akar rumput menjadi kunci dalam mengawal jalannya program-program daerah.
“Masukan dari kepala desa penting sebagai bentuk kontrol sosial. Setelah dianggarkan, tugas kita semua memastikan program benar-benar menyentuh masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, warga Desa Tanjung Semalantan hanya bisa menggantungkan harapan. Mereka kecewa sekaligus cemas karena jembatan tersebut merupakan akses utama bagi aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan publik.
“Kalau jembatannya tidak selesai-selesai, kami yang jadi korban. Akses jadi sulit, apalagi kalau darurat,” keluh Pikal, warga setempat.
Kini, masyarakat menunggu langkah tegas dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Evaluasi menyeluruh, penindakan terhadap kontraktor yang gagal, serta percepatan penyelesaian proyek menjadi tuntutan utama demi terwujudnya konektivitas dan kesejahteraan warga yang telah terlalu lama menunggu. (San)
